Abstract
This
research describes the conflict between North Korea and the United States. This
conflict start began in 1993 when North Korea commenced it’s nuclear weapons
program. United States claimed nuclear weapons North Korea will broke the
international peace. To solve this conflict, United States take the policy to
stop the spread of North Korea’s nuclear weapon. Conflict between United States
and North Korea about nuclear weapons worried will be a nuclear war and to
preven the war United States make a deal with North Korea to finished the
conflict with negotiations.
The
writer collects data from books, encyclopedia, journal, mass media and websites
to analyze the conflict between North Korea-United States. The theories applied
in this research are diplomacy theory from S.L Roy and KM. Panikkar, diplomacy
setting theory from John
T. Rourke and national interest concept from Donald. E. Nuchterlain. The
research shows that United States was trying to stoped the North Korea’s
nuclear. United States used the doktrin pre emption, freeze the money of North
Korea and invite United Nations to take the resolution. The policies that have
done by United states are purpose to stoped the spread of North Korea’s nuclear
weapons. United States use the diplomacy to finished this conflict because if
United States still used the military invation it will be a nuclear war and it
can be disturb the international peace.
Pendahuluan
Penelitian ini merupakan sebuah kajian diplomasi dan
keamanan yang menganalisis strategi Korea Utara menghadapi tekanan diplomatik Amerika
Serikat dalam perundingan enam jalur tahun 2005-2008. Secara khusus penelitian
ini difokuskan pada strategi yang akan diterapkan oleh Korea Utara menghadapi
tekanan-tekanan diplomatik yang diterapkan oleh Amerika Serikat terkait dengan
kepemilikan senjata nuklir Korea Utara.
Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang
diawali dengan menggambarkan fenomena-fenomena yang terjadi berkaitan dengan
hubungan diplomatik antara Korea Utara dan Amerika Serikat terkait isu
kepemilikan senjatanuklir Korea Utara. Setelah itu akan dilanjutkan dengan
menganalisa mengenai tekanan-tekanan diplomatik Amerika Serikat yang khawatir
akan perkembangan senjata nuklir Korea Utara. Amerika Serikat memandang senjata
nuklir Korea Utara sebagai ancaman utama dalam perdamaian internasional.
Teknik penelitian yang digunakan dalam penelitian
ini adalah studi kepustakaan (library
research). Pada metode ini, data- data yang berhubungan dengan permasalahan
yang dibahas merupakan data-data sekunder yang didapatkan dari buku-buku.,
majalah-majalah, jurnl, suratkabar, bulletin, laporan tahunan dan sumber-sumber
lainnya.Peneliti juga menggunakan sarana internet dalam proses pengumpulan data
yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas.
Dalam rangka memberikan fokus yang lebih tajam
terhadap permasalahan yang dibahas, maka peneliti merasa perlu untuk memberikan
batasan waktu dalam penelitian ini. Adapun rentang waktu yang akan peneliti
maksud adalah antara tahun 2005-2008 pada masa perundingan enam jalur. Tahun
2005 dipilih karena pada saat itu perundingan enam jalur yang telah disepakati
pada tahun 2003 mengalami kemacetan dalam proses perundingan. Selain itu pada
tahun 2005, Amerika Serikat melakukan pembekuan dana bantuan kepada Korea Utara
dan tahun 2006 Korea Utara melakukan uji coba senjata missil dan nuklir
sehingga setelah aksi uji coba senjata missil tersebut, menyebabkan perundingan
enam jalur tetap fokus untuk menghentikan konflik yang terjadi. Namun begitu
batasa tahun pada penelitian ini bukan merupakan suatu hal yang mutlak,
tahun-tahun sebelum dan sesudahnya juga akan menjadi bagian dari kajian
penelitian ini.
Sebagai kerangkan
acuan untuk menjawab permasalahan penelitian, maka peneliti akan menggunakan
perspektif realis yang mempunyai tema Struggle
for power and security. Hubungan internasional ditandai dengan anarki,
segala cara dilakukan untuk mencapai kepentingan nasional. Morgenthau
menyatakan bahwa super power adalah
fokus utama hubungan internasional, power
adalah alat untuk mencapai kepentingan nasional (national interest). Tingkat analisa yang digunakan adalah Negara
bangsa (nation state) dengan alasan
bahwa objek utama dalam hubungan internasional adalah perilaku Negara bangsa,
dengan asumsi bahwa semua pembuat keputusan, dimanapun berada, pada dasarnya
berperilaku sama apabila menghadapi situasi yang sama.
Donald E. Nuchterlain mengemukakan kepentingan
sebagai kebutuhan yang dirasakan oleh suatu Negara dalam hubungannya dengan
Negara lain yang merupakan lingkungan eksternalnya.[1]
Kepentingan nasional inilah yang memberikan kontribusi yang besar bagi
pembentukan pandangan-pandangan keluar bagi suatu bangsa. Kepentingan nasional
menurut Donald E. Nuchterlain terbagi atas empat poin, yaitu: [2]
1. Defense Interest
2. Economic Interest
3. World Order Interest
4. Ideological Interest
Berdasarkan pendapat Donald E. Nuchterlain, maka
dalam diplomasi Korea Utara terhadap Amerika Serikat dalam perundingan enam
jalur tahun 2005-2008, Korea Utara berusaha untuk memperjuangkan kepentingan
nasionalnya, terutama dalam bentuk Defense
interest dan Economic Interest.
Berdasarkan kepentingan pertahanan maka Korea Utara mengaktifkan kembali
nuklirnya dalam perundingan enam jalur disebabkan karena adanya tuduhan-tuduhan
dan tekanan-tekanan dari Amerika Serikat sendiri. Sehingga Korea Utara
menggunakan nuklir untuk kepentingan pertahanannya. Dan berdasarkan economic Interest, dengan adanya
pengembangan senjata nuklir Korea Utara dan adanya perundingan-perundingan yang
dilakukan maka hasilnya Korea Utara akan mendapatkan imbalan berupa
bantuan-bantuan ekonomi yang bervariasi sebagai imbalan jika Korea Utara mau
menghentikan reaktor nuklirnya.
Menurut
KM Panikkar dalam bukunya yang berjudul The
Principle of Diplomacy, maka diplomasi dalam hubungannya dengan politik internasional
merupakan seni dalam mengedepankan kepentingan suatu negara dalam hubungannya
dengan negara lain,[3]
yang dalam hal ini merupakan kepentingan nasional suatu negara dalam dunia
internasional, namun oleh sebagian pandangan diplomasi lebih menekankan
terhadap negosiasi–negosiasi perjanjian atau sebagai posisi tawar-menawar
dengan negara lain.
Diplomasi
sangat erat dengan penyelesaian permasalahan–permasalahan yang dilakukan dengan
cara–cara damai, tetapi apabila cara–cara damai gagal untuk memperoleh tujuan
yang diinginkan, diplomasi mengizinkan penggunaan ancaman atau kekuatan nyata
sebagai cara untuk mencapai tujuan–tujuannya. Sehingga dapat dikatakan bahwa
perang juga merupakan salah satu sarana dalam diplomasi di dunia internasional.
Tujuan diplomasi bagi setiap negara adalah pengamanan kepentingan nasional, kebebasan politik
dan integritas teritorial dan fungsi utama dari pelaksanaan diplomasi adalah negosiasi.[4] Ruang
lingkup diplomasi adalah meyelesaikan perbedaan-perbedaan dan menjamin
kepentingan-kepentingan negara melalui negosiasi yang sukses.
Diplomasi
terbagi dua, yaitu:[5]
1. Soft Diplomacy: diplomasi dalam bentuk
penyelesaian secara damai dalam bidang kebudayaan, bahasa, persahabatan dan
ekonomi.
2. Hard Diplomacy: diplomasi dalam bentuk
perang, yaitu agresi militer dan politik.
Diplomasi
yang dilakukan oleh Korea Utara terhadap Amerika Serikat adalah dengan menggunakan
soft diplomacy dan hard diplomacy. Korea Utara menggunakan soft diplomacy dengan mengikuti
perjanjian NPT dan juga ikut menyepakati perundingan Jenewa tahun 1994 serta
perundingan enam jalur yang di mulai tahun 2003. Kepentingan Korea Utara dengan
mengaktifkan nuklirnya adalah untuk mendapatkan posisi unggul dalam negosiasi
dan mendapatkan bantuan ekonomi yang bervariasi. Korea Utara juga mengambil
kebijakan menggunakan hard diplomacy
dengan cara penggunaan kekuatan militer dan kembali mengaktifkan reaktor
nuklirnya untuk menghadapi serangan first
strike dari Amerika Serikat.
Menurut
John T. Rourke, hakikat dan peranan diplomasi dipengaruhi oleh setting (lingkungan) yang disebut dengan
diplomacy setting.[6] Setting disini
dimaksudkan sebagai kondisi yang memiliki peranan penting dalam menciptakan output diplomacy. Lingkungan diplomasi
terbagi dalam tiga bagian yaitu:
1. Sistem
Internasional
Menurut kaum realis hakekat dari
sistem internasional yang anarki telah menciptakan sebuah setting dimana para aktor yang memiliki kepentingan sendiri dalam
tujuan diplomatik menggunakan power yang
dimilikinya untuk mencapai kepentingan mereka diatas kepentingan pihak lain.
Hal yang perlu ditekankan kembali bahwa sistem internasional tidak mempunyai
badan otoritatif dalam menyelesaikan permasalahan yang ada sehingga setiap
Negara harus berjuang sendiri dengan menggunakan power yang dimiliki dalam menyelesaikan permasalahan didunia
internasional.
2.
Lingkungan Diplomatik
Bagian ini mencakup hubungan
diantara beberapa aktor yang terlibat dalam bagian permasalahan yang dihadapi.
Bagian ini dikategorikan dalam empat bagian, yaitu: Diplomasi perseteruan, diplomasi
Perlawanan, diplomasi Gabungan (koalisi), diplomasi Perantara
3.
Hubungan Domestik
Dari pemaparan lingkungan diplomatik diatas,
permasalahan nuklir Korea Utara termasuk dalam pelaksanaan diplomasi
perseteruan dan diplomasi perlawanan. Dalam diplomasi perseteruan dan
perlawanan telah terjadi permusuhan antara Korea Utara dan Amerika Serikat yang
disebabkan oleh perbedaan kepentingan sehingga kedua belah pihak saling
meningkatkan powernya.
Keefektifan diplomasi suatu Negara bergantung pada
sejauh mana kekuatannya nasionalnya sendiri. Dalam menerapkan diplomasinya,
suatu Negara harus mempertimbangkan kekuatan dan sumber daya yang ada. Kekuatan
(power) dan sumber daya tetap
merupakan sumber penting dalam menentukan keberhasilan diplomasi, karena faktor
ini terakumulasi dalam kapabilitas suatu Negara terhadap Negara lain dalam
diplomasi.[7] Sehingga
suatu Negara dikatakan berhasil melakukan proses diplomasi jika Negara tersebut
mampu menggunakan kekuatan powernya
dengan baik.
Hans J Morgenthau mengatakan bahwa power didefenisikan sebagai hubungan antara dua aktor politik
dimana aktor A memiliki kemampuan untuk mengendalikan pikiran dan tindakan
aktor B dan begitu juga sebaliknya. Secara umum power memiliki 3 unsur utama, yaitu: force, influence dan authority.
Dari pemaparan teori diplomasi dan power diatas, maka dapat digambarkan
hubungan keduanya sebagai berikut:
Gambar
Model Pengambilan Langkah Diplomasi









Kredibilitas
Keterangan:
Sistem Internasional: Merupakan tempat bagi Negara-negara
bernegosiasi, pada sistem internasional yang anarkis hubungan antara
Negara-negara didasarkan pada kepentingan masing-masing Negara yang mempunyai
tujuan menguntungkan bagi Negara-negara tersebut. Para aktor-aktor Negara
melakukan hubungan dengan tujuan meningkatkan power. Kepentingan nasional dicapai melalui diplomasi dan power. Power dan diplomasi dilakukan secara bersamaan dalam
pelaksanaannya.
Diplomasi: Merupakan proses dan cara-cara yang dilakukan dalam peningkatan
kepentingan nasional dengan menggunakan power
yang dimiliki sebagai dasar untuk mempengaruhi Negara lain dalam pencapaian
kepentingan nasional. Pada studi kasus ini, Korea Utara menggunakan model soft diplomacy dan hard diplomacy.
Power: Hubungan Negara-negara dalam
sistem internasional adalah untuk menambah power.
Jadi, tujuan sebuah Negara mengadakan diplomasi adalah untuk meningkatkan power, sehingga mencapai kepentingan
nasionalnya. Power terbagi dua,
yaitu: Nasional power dan
Internasional power. Nasional power merupakan penunjang dari
internasional power, jika nasional power yang dimiliki suatu Negara kuat
maka internasional power akan lebih
maksimal terhadap Negara lain. Oleh karena itu Korea Utara melakukan diplomasi
karena adanya pertimbangan power dan
keinginan untuk mendapatkan perhatian dan menjaga eksistensinya serta
memperoleh bantuan ekonomi dari dunia internasional.
Hasil dan Pembahasan
Korea pada awalnya
dideklarasikan dengan sebutan Republik Demokrasi Rakyat Korea yang terdiri atas
satu pemerintahan yang berkedaulatan. Namun dengan pecahnya perang saudara
tahun (1950 – 1953) yang berakhir dengan gencatan tanpa adanya perjanjian
perdamaian maka hal ini menyebabkan pecahnya Republik Demokrasi Rakyat Korea
menjadi dua negara, yaitu Korea Utara dan Korea Selatan. Sistem politik di
Korea Utara bersifat sentralistik dengan pemimpin Negara ini yaitu Kim Jong il.
Sejak tahun 1950 Korea Utara telah mulai
mengembangkan ilmu dan teknologi nuklirnya. Korea Utara menerima
bantuan-bantuan teknik dari Uni Soviet untuk membangun fasilitas nuklir skala
besar di Yongbyon. Pakar-pakar teknologi nuklir yang berasal dari Korea Utara
dibina dan diajarkan mengenai proses pengembangan nuklir oleh Uni Soviet,
sehingga Korea Utara memiliki posisi unggul untuk mengembangkan teknologi
nuklir. Beberapa faktor terpenting yang membuat Korea Utara tertarik untuk
mengembangkan nuklir awalnya adalah sistem kekuasaan internasional yang
bersifat bipolar antara kekuatan Uni Soviet dan Amerika Serikat, sehingga Korea
Utara lebih memilih untuk menjadi sekutu Uni Soviet, krisis senjata missil di
Kuba pada tahun 1962, serta prospek hubungan diplomatik antara Jepang dan
Amerika Serikat.
Dengan eratnya hubungan diplomatik antara Amerika
Serikat dan Jepang tahun 1965 membuat Korea Utara mengembangkan senjata nuklir
sebagai strategi deterens.
Sejak tahun 1986, Korea Utara telah membangun pusat
lembaga tenaga nuklir dan pembangkit listrik tenaga nuklir yang terletak di
Yongbyon. Proses pengayaan
uranium dilakukan dengan adanya reaktor atom dengan kapasitas 5 MW dan reaktor
atom nuklir ini mempunyai kemampuan untuk memproduksi sekitar 6 kg plutonium
dan cukup untuk memproduksi sebuah bom atom.[8] Selain itu menurut laporan Duta Besar Amerika
Serikat jika berhasil nanti, maka pusat reaktor nuklir Yongbyon akan mampu
menghasilkan 200 kg plutonium atau sekitar 30 bom atom setiap tahunnya. Dengan
bom yang dihasilkan oleh reaktor nuklir Korea Utara ini maka tidak mengherankan
jika Negara-negara dunia internasional khususnya Amerika Serikat khawatir akan
perkembangan nuklir Korea Utara.
Korea Utara menandatangani perjanjian dengan IAEA (International Atomic Energy Agency) padfa
bulan Januari 1992 untuk melaporkan mengenai keadaan program nuklirnya secara
wajib. Sesuai dengan perjanjian itu, maka IAEA melakukan inspeksi di Korea
Utara dan menemukan bukti bahwa terdapat beberapa kilogram plutonium yang bisa
menjadi bahan baku senjata nuklir. Hal ini berbeda dengan laporan Korea Utara,
sehingga IAEA meminta kejelasan dalam kasus ini dan Korea Utara menolak untuk
memberi penjelasan sehingga Korea Utara melakukan aksi protes dengan menarik
diri dari NPT.
Penarikan diri Korea Utara dari NPT dan pengusiran
terhadap Badan Pengawas PBB, IAEA dilakukan oleh Korea Utara karena adanya
tuduhan Amerika Serikat mengenai proliferasi senjata nuklir Korea Utara secara
diam-diam. Dengan adanya tekanan-tekanan dari dunia internasional maka tahun
1993 Korea Utara mengaktifkan senjata nuklirnya dan konflik ini hampir saja
menjadi konfrontasi nuklir jika tidak diselesaikan dengan cara perundingan
diplomatik.
Ketegangan tersebut akhirnya dapat direda dengan adanya kesepakatan Jenewa
pada bulan oktober 1994. Kesepakatan Jenewa adalah perjanjian bilateral antara
Amerika Serikat dan Korea Utara yang membicarakan mengenai resolusi krisis nuklir Korea Utara putaran
pertama. Inti dari kesepakatan ini adalah Korea Utara bersedia menhentikan
pengembangan senjata nuklirnya dengan adanya imbalan bantuan-bantuan yang
diberikan oleh Amerika Serikat.
Kesepakatan Jenewa ini berlangsung selama tahun
1994-2002, namun menjelang pergantian tahun 2002 kawasan di Semenanjung Korea
kembali memanas, tentu saja hal ini diakibatkan oleh krisis nuklir Korea Utara.
Krisis ini semakin rumit ketika Amerika Serikat dan Korea
Utara mulai menunjukkan arogansinya dan menciptakan perang pernyataan di forum
internasional.
Tanggal 29 Januari 2002, Presiden Amerika Serikat George
W. Bush membuat pernyataan yang bersifat provokatif terhadap Korea Utara,
dengan tuduhan kepada Korea Utara sebagai negara “Axis of Evil” yaitu sama seperti negara–negara yang terlibat dalam
konflik di Timur Tengah yaitu Irak dan Iran, yang merupakan negara yang
berpotensial untuk berkembangnya suatu kegiatan terorisme.[9]
Sehingga Amerika Serikat memandang Korea Utara sebagai negara yang bisa
mengganggu keamanan dunia internasional dan dengan adanya pengembangan senjata
nuklir Korea Utara ini dikhawatirkan dapat menimbulkan ancaman bagi
negara-negara di Kawasan Asia Timur khususnya.
Pasca tahun
2002 dengan maraknya kegiatan–kegiatan terorisme internasional yang terjadi
seperti pengeboman gedung WTC pada tahun 2001, maka membuat kebijakan-kebijakan
luar negeri pemerintahan presiden Bush menjadi lebih ofensif. Dalam pidatonya
Bush mengatakan akan menerapkan doktrin pre
emption sebagai salah satu pilihan.[10]
Karena dengan adanya doktrin pre emption ini
diharapkan mampu membuat negara-negara yang dikategorikan sebagai negara
kriminal di dunia internasional untuk berfikir lebih sebelum melakukan
kebijakan-kebijakan yang bertentangan dengan Amerika Serikat. Doktrin pre emption adalah doktrin menyerang
sebagai alasan pertahanan agar negara yang dianggap mengancam dapat diserang
terlebih dahulu, dimana doktrin ini digunakan untuk negara kriminal seperti
negara Irak dan diperluas pada negara–negara lain yang mengancam hendak
mengembangkan senjata pemusnah massal.[11] Jadi doktrin pre emption
ini merupakan kebijakan suatu negara
yang bersifat menyerang terhadap negara lain dengan alasan serangan yang
dilakukan oleh negara tersebut didasarkan pada alasan untuk bertahan dari
ancaman negara lain.
Ketegangan
yang terjadi seiring pernyataan presiden Bush tersebut membuat meningkatnya
situasi konflik di Korea Utara, dimana Korea Utara kembali memutuskan untuk
mengaktifkan kembali pusat nuklir Yongbyon dan mundur dari kesepakatan Nuclear Non-Proliferation (NPT), serta mengusir inspektur nuklir
PBB dan Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA). Pasca aksi
dari Amerika Serikat pada tahun 2002 yang mengatakan bahwa Korea Utara adalah
negara terorisme dan reaksi dari Korea Utara yang kembali mengaktifkan reaktor
nuklirnya maka hal ini dapat menjadikan ketegangan antara Amerika Serikat dan
Korea Utara akan semakin memuncak dan titik klimaksnya adalah kekhawatiran akan
terjadinya konfrontasi nuklir bila masing-masing pihak tidak saling
meningkatkan pengertian mengenai persepsi dan maksud mereka masing-masing.
Alternatif untuk memecahkan permasalahan ini harus
diciptakan pembatasan dan pengurangan nuklir khususnya menyangkut persenjataan
nuklir. Tidak kurang pentingnya adalah serangkaian perundingan dan persetujuan
yang dicapai akan berarti apabila antara Amerika Serikat dan Korea Utara yang
didukung oleh "dialog atau
perundingan enam jalur" (six talks party) tetap
berbicara satu sama lain yang mengandung arti pencegahan terjadinya peperangan
di masa mendatang.[12] Dengan
demikian diharapkan nantinya perundingan enam jalur yang dihadiri oleh Korea
Utara, Korea Selatan, Jepang, Amerika Serikat, Rusia dan Cina ini mampu
mengurangi eskalasi konflik nuklir dikawasan Asia Timur khususnya dan dunia
internasional pada umumnya.
Amerika Serikat, Cina dan Korea Utara sebelumnya telah
melakukan perundingan yang dikenal dengan perundingan tiga jalur atau
perundingan trilateral yang merupakan embrio dari pertemuan enam jalur pada
bulan maret 2003 di Beijing. Perundingan enam jalur merupakan sebuah pertemuan
atau dialog multilateral yang dilakukan oleh Korea Utara, Korea Selatan,
Amerika Serikat, Cina, Jepang dan Rusia pada bulan agustus 2003 yang membahas
kesepakatan–kesepakatan untuk menghentikan program pengembangan senjata nuklir
Korea Utara.[13] Dan
nantinya diharapkan perundingan enam jalur ini mampu memberikan solusi yang
terbaik dan bersifat win-win solution diantara
semua negara yang turut berpartisipasi dalam perundingan enam jalur.
Perundingan enam
jalur ini telah dilakukan sampai tujuh kali putaran hingga tahun 2008. Pada
putaran kedua yang diadakan pada tanggal 13–19 September 2005, inilah pertama
kalinya dihasilkan beberapa persetujuan yaitu: Korea Utara menyetujui untuk menghentikan program
pengembangan senjata nuklir dan kembali kepada perjanjian (non proliferation treaty) NPT, penggunaan energi nuklir hanya
digunakan untuk perdamaian, Amerika Serikat dan Korea Selatan secara formal
mendeklarasikan bahwa mereka tidak mempunyai senjata nuklir di Korea Peninsula,
Amerika Serikat tidak akan menyerang Korea Utara dan akan memberikan jaminan keamanan
terhadap negara tersebut, Jepang dan Korea Utara kembali menormalisasikan hubungan
diplomatiknya, lima anggota perundingan enam jalur kembali mengadakan kerja
sama ekonomi dan penanaman investasi dengan negara Korea Utara.
Setelah diadakan kesepakatan
dalam perundingan enam jalur tersebut, maka pada November 2005 konflik kembali
muncul hal ini dipicu oleh adanya tekanan-tekanan Amerika Serikat terhadap
Korea Utara. Departemen Pertahanan Amerika Serikat menuduh Korea Utara melakukan
tindakan kriminalisasi internasional, yaitu kegiatan pencucian uang dana
bantuan dan juga kekerasan terhadap hak asasi manusia, maka dengan tuduhan tersebut Amerika Serikat
membekukan dana bantuan sebanyak U$ 25 juta dollar kepada Korea Utara melalui
Bank Macau dari Banco Delta Asia.[14]
Amerika Serikat selalu menaruh curiga akan kegiatan pengembangan senjata nuklir
Korea Utara yang dilakukan secara diam-diam.
Tekanan-tekanan
yang dilakukan oleh Amerika Serikat sejak tahun 1993 sampai tahun 2009 semakin
memojokkan posisi Korea Utara dalam dunia internasional. Amerika Serikat
melakukan beberapa tekanan-tekanan yang pada akhirnya mengakibatkan Korea Utara
mengaktifkan dan melakukan uji coba senjata missil dan nuklir. Adapun
tekanan-tekanan yang dilakukan oleh Amerika Serikat adalah sebagai berikut:
- Tindakan Provokatif Amerika Serikat pada tahun 2002, yaitu dengan mengatakan bahwa Korea Utara merupakan Negara poros setan atau Axis of evil serta Negara-negara pendukung kegiatan terorisme internasional sehingga menyebabkan Negara Korea Utara dikucilkan dalam pergaulan internasional.
- Penerapan strategi first strike dan doktrin pre emption oleh Amerika Serikat pada tahun 2001 terhadap Korea Utara berkaitan dengan pengaktifan reaktor nuklir Korea Utara.
- Propaganda Amerika Serikat terhadap Korea Utara, seperti propaganda dengan cara names calling yaitu penyebutan Korea Utara sebagai Negara Kriminal dan juga dengan pembuatan film oleh Amerika Serikat mengenai bahaya nuklir Korea Utara yang berjudul Behind Enemy Line: Axis of Evil.
- Pembekuan dana bantuan Amerika Serikat kepada Korea Utara melalui Bank Macau pada bulan November 2005 dan memprovokasi Negara-negara anggota perundingan enam jalur untuk memutuskan hubungan diplomatik dengan Korea Utara sehubungan dengan pengaktifan reaktor nuklir Korea Utara.
- Amerika Serikat mendesak dan mendukung PBB untuk menjatuhkan dan memperpanjang masa sanksi dan embargo ekonomi serta militer tehadap Korea Utara.
- Amerika Serikat mengajak Cina dan Rusia sebagai Negara anggota Dewan Keamanan PBB untuk sepakat menekan Korea Utara dengan mengeluarkan Resolusi No 1718 mengenai penerapan sanksi ekonomi dan militer terhadap Korea Utara.
- Amerika Serikat bersama Jepang dan Korea Selatan sepakat untuk meningkatkan kerja sama pertahanan dan nuklir untuk mengimbangi kekuatan militer nuklir Korea Utara.
Tekanan-tekanan
diplomatik yang dilakukan oleh Amerika Serikat tentu saja memanaskan kembali
konflik senjata nuklir Korea Utara yang sejak tahun 1994 telah dihentikan
dengan adanya kesepakatan Jenewa. Awal tahun 2003 Korea Utara menerapkan
diplomasi keras terhadap Amerika Serikat dengan kembali mengaktifkan senjata
nuklirnya. Strategi Korea Utara yang mengaktifkan kembali reaktor nuklirnya
adalah ditujukan sebagai alat bargaining
power dalam perundingan enam jalur tahun 2005-2008. Strategi-strategi yang
diterapkan oleh Korea Utara adalah sebagai berikut:
- Secara resmi mengusir paksa inspektur nuklir PBB dan Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) tahun 2003 yang selama ini bertugas memeriksa proses pengembangan reaktor nuklir dari wilayah teritorial Korea Utara.
- Pengaktifan kembali pusat senjata nuklir Korea Utara dan keluarnya Korea Utara dari kesepakatan Nuclear Non-Proliferation (NPT) serta perjanjian Jenewa dalam krisis nuklir I Korea Utara tahun 1994.
- Korea Utara melakukan uji coba senjata missil pada bulan Juli 2006 dan melakukan uji coba senjata nuklir pada bulan Oktober 2006.
- Seiring dengan pengaktifan reaktor nuklir tersebut, maka membuat Korea Utara mempunyai posisi unggul dalam melakukan negosiasi dengan negara-negara anggota perundingan enam jalur.
Kesimpulan
Berdasarkan penelitian
yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa Korea Utara mengaktifkan
kembali reaktor nuklirnya dalam perundingan enam jalur adalah untuk menghadapi
tekanan-tekanan diplomatik Amerika Serikat dalam perundingan enam jalur tahun
2005-2008.
Menghadapi tekanan-tekanan
Amerika Serikat tersebut, maka Korea Utara kembali mengaktifkan reaktor
nuklirnya yang dijadikan sebagai alat pertahanan untuk menghadapi serangan dan
ancaman provokasi militer dari Amerika Serikat. Selain itu, dengan pengaktifan
reaktor nuklir tersebut menjadikan Korea Utara mempunyai bargaining power dan posisi unggul ketika berdiplomasi dengan
Negara lain. Dengan adanya bargaining
power dalam melakukan perundingan maka membantu Korea Utara untuk
mendapatkan bantuan ekonomi yang bervariasi dari dunia internasional.
Hubungan
Amerika Serikat dan Korea Utara selalu mengalami pasang surut. Amerika Serikat
selalu mencurigai semua tindakan-tindakan dan kebijakan yang dilakukan oleh
Korea Utara. Sehingga hal tersebut terkadang menimbulkan konflik bilateral
diantara kedua negara. Sejak
tahun 1994, Amerika Serikat selalu menekan Korea Utara untuk menghentikan
program pengaktifan senjata nuklirnya. Dan mulai tahun 2002, dengan pemerintahan
presiden George W Bush kebijakan Amerika Serikat semakin menekan rezim Korea
Utara.
Daftar Pustaka
Buku
Albright, David
and O’Neill, Kevin. 2000. Solving the North Korean Nuclear Puzzle.
Institute for Science and International Security Press. Washington D.C.
Fukuyama Francis
Yoshiro. 1982. The End of History and The
Last Man. Free Press. New York.
Hadi Andri.
2009. Bahan seminar “ Politik Luar Negeri
Indonesia: Prospek dan tantangan dalam Era Globalisasi.“ Dirjen IDP
Departemen Luar Negeri RI.
Kegley Charles W
dan Witkopf Eugene, R. 2003. World
Politics: Trend and Transformation. Belmond Wadsworth.
Nucterlain
Donald E. 1979. National Interest A New
Approach. Vol 23. No.1 Spring. Vorbis.
Panikkar KM. The Principle and Practice of Diplomacy.
Rourke John. T.
2002. International Politics and World
Stage. United Nations. New York.
S.L Roy. 1995. Diplomasi. Edisi Kedua. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta
Saeri M. 2003. Diplomasi dalam Perspektif Politik. Jurnal antar bangsa, Vol 1 No 2.
Universitas Riau. Pekanbaru
Website
Daftar Negara Axis of Evil. Diakses
dari.http//www.kompas.com//. Pada
tanggal 10 Januari 2009, pukul 14.25 WIB
Duta Besar RI untuk Seoul. Perdamaian di Semenanjung Korea.Diakses
dari.http://www.koranindonesia.com/2007/12/20/pemilihan-presiden-dan
perdamaian-di-semenanjung-korea/.html. Pada tanggal 25 februari 2009
pukul 19.50 WIB
Faustinus Andrea. Krisis
Nuklir Korut Pasca-Dialog Beijing. Diakses dari.
http://www.kompas.com/kompas-cetak/0403/06/opini/887952.htm. CSIS.Jakarta.
U.S. Department
of the Treasury. Treasury Designates Banco
Delta Asia as Primary Money Laundering Concern under USA PATRIOT Act. Diakses
dari. http://www.ustreas.gov/press/releases/js2720.htm. Press Release
JS-2720, September 15, 2005,
[1] Donald E. Nucterlain. National
Interest A new Approach, Orbis. Vol 23. No.1 (Spring). 1979, hlm 57
[2] Ibid. Donald E.
Nuchterlain, hlm 57-75
[3] Panikkar KM. The Principle
and Practice of Diplomacy. Ibid.
S. L. Roy Hlm 3
[4] S.L Roy. Diplomasi. Edisi Kedua. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada. 1995.
Hlm 6
[5] Bahan seminar “ Politik Luar
Negeri Indonesia: Prospek dan tantangan dalam Era Globalisasi” oleh Dirjen
IDP Departemen Luar Negeri RI: Andri Hadi SH.LLM, tahun 2009
[6] John T, Rourke. International
Politics and World Stage, United Nations, New York, 2002, hlm 26
[7] Drs. M, Saeri M.Hum, Diplomasi
dalam Perspektif Politik,hlm
137-138. Dalam jurnal antar bangsa, Vol 1 No 2, Juli 2003. Universitas Riau.
Pekanbaru
[8] Albright, David and O’Neill, Kevin. Solving the North Korean
Nuclear Puzzle. Washington, D.C., Institute for Science and International
Security Press, 2000. pp. 57-82.
[9] Diakses dari.http//www.kompas.com// mengenai daftar negara Axis of Evil. Pada tanggal 10 Januari
2009, pukul 14.25 WIB
[10] Charles
W. Kegley dan Eugene, R. Witkopf. World
Politics: Trend and Transformation. Belmond Wadsworth. 2003, hal 497
[11]Yoshiro
Francis Fukuyama, The End of History and
The Last Man, Filosof Amerika, ahli politik eknomi, New York, Free Press,
1982,hal.38.
[12] Diakses
dari.
http://www.kompas.com/kompas-cetak/0403/06/opini/887952.htm Krisis Nuklir Korut Pasca-Dialog Beijing oleh Faustinus
Andrea Peneliti Hubungan Internasional CSIS, Jakarta. Pada tanggal 21 Maret 2009, pukul 16.23
WIB
[13]Diakses
dari. http://www.koranindonesia.com/2007/12/20/pemilihan-presiden-dan-perdamaian-di-semenanjung-korea/.
Oleh Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa
Penuh RI di Seoul, Republik Korea. Pada tanggal 25 februari 2009 pukul 19.50
WIB
[14] Diakses dari. http://www.ustreas.gov/press/releases/js2720.htm.
U.S. Department of the Treasury, “Treasury Designates Banco Delta Asia as
Primary Money Laundering Concern under USA PATRIOT Act,” Press Release JS-2720,
September 15, 2005,
What is the merit casino? - Casino deccasino.com
BalasHapusBest games on roulette · How to make money from 메리트 카지노 playing roulette หาเงินออนไลน์ · How to set odds · Learn how to win at the worrione casino · Know if you should have